Sebut Jokowi Tak Koordinasi DPR, Fahri Hamzah: Anies Baswedan Tak Tahu Rencana Ibu Kota Pinda

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak berkoordinasi dengan DPR terkait dengan rencana pemindahan ibu kota.

Bahkan Fahri Hamzah menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saja tidak tahu mengenai rencana pemindahan ibu kota.


Awalnya, Fahri Hamzah menyinggung soal jajaran dalam pemerintah Jokowi yang komunikasinya tidak baik.

Fahri Hamzah pun menyamakan pemerintahan Jokowi seperti pemerintahan feodal lantaran para petinggi tidak berani mengoreksi presiden semata agar jabatannya tetap aman.

Fahri Hamzah menyebut tidak ada koordinasi antar menteri untuk membicarakan soal pemerintahan.


Kita ini kan pejabat yang sudah pada level bisa menelepon menteri, bisa tanya, fatalnya, tidak ada komunikasi dan tidak ada koordinasi tuh betul- betul terjadi antara menteri satu dengan menteri yang lain," ujar Fahri Hamzah.

Kurangnya koordinasi antara pejabat pemerintah juga turut mewarnai rencana pemindahan ibu kota.


Kita ini kan pejabat yang sudah pada level bisa menelepon menteri, bisa tanya, fatalnya, tidak ada komunikasi dan tidak ada koordinasi tuh betul- betul terjadi antara menteri satu dengan menteri yang lain," ujar Fahri Hamzah.

Kurangnya koordinasi antara pejabat pemerintah juga turut mewarnai rencana pemindahan ibu kota.

Bahkan Fahri Hamzah menyebut selama dirinya menjabat di DPR, tidak pernah ada koordinasi dari Jokowi soal rencana pemindahan ibu kota.

"Nah, itulah yang kemudian terjadi terkait dengan ibu kota ini."

Bang Karni, saya ini 15 tahun jadi pejabat di DPR, jadi anggota DPR, dan 5 tahun jadi pimpinan, saya tidak pernah menerima satu dokumen pun tentang diskusi mengenai urgensi perpindahan ibu kota," terang Fahri Hamzah.


Sejak Jokowi menjabat jadi Wali Kota Solo hingga kini menjadi Presiden Indonesia, Fahri Hamzah merasa tak pernah ada pembicaraan mengenai pemindahan ibu kota.

"Enggak pernah, enggak pernah ada pembahasan, enggak pernah ada diskusi, baik Pak Jokowi ketika jadi wali kota."


Karena kita sudah menjadi pejabat DPR pada saat beliau jadi wali kota, maupun pada saat dia menjadi gubernur, pada saat beliau menjadi presiden," kata Fahri Hamzah.

Tak hanya itu, saking tak adanya koordinasi dari Jokowi, Fahri Hamzah menyebut Anies Baswedan pun sampai tidak tahu rencana pemindahan ibu kota itu.

"Dan juga, Gubernur Jakarta ini enggak tahu-menahu tentang rencana ini, enggak tahu-menahu."

"Dan juga kalau ditanya Mister Anies Baswedan ini, 'Sampeyan ngerti enggak kenapa ibu kota ini pindah?' Dia enggak ngerti juga," ungkap Fahri Hamzah.

Sebelumnya, Jokowi sempat meninjau beberapa lokasi yang dianggap ideal sebagai ibu kota Indonesia pada 7-9 Mei 2019 lalu.


Lokasi tersebut antara lain adalah Bukit Soeharto di Kalimantan Timur, Gunung Mas dan Kawasan Segitiga di Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Kawasan Segitiga berada di antara Kota Palangkaraya, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Gunung Mas.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brojonegoro, mengatakan pemerintah akan fokus untuk mempersiapkan pemindahan ibu kota pada 2020.

Persiapan itu termasuk menyusun master plan ibu kota yang terdiri dari detail dan desain rinci terkait pemindahan.

Bambang Brojonegoro menyebut konstruksi pembangunan baru akan dimulai pada 2021.

Diperkirakan pembangunan konstruksi gedung pemerintahan serta infrastruktur penunjang membutuhkan waktu hingga 2024 atau 4 tahun.

Setelah jadi pemindahan ibu kota baru tahap pertama pun bisa dimulai. 


SUMBER: www.tribunnews.com