KPK Akan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Sofyan Basir

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengajukan kasasi atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang memvonis bebas Mantan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir.

Sofyan Basir sebelumnya duduk di kursi pesakitan terkait kasus dugaan pembantuan kesepakatan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU MT) Riau-1.

Saut mengatakan, secara umum KPK sangat menghargai keputusan-keputusan yang dibuat hakim di pengadilan.

"Namun saya selalu mengatakan KPK harus check and balance. Apa yang dilakukan KPK harus selalu dilakukan check and balance, itu betul," ujarnya.

Menurut Saut, upaya kasasi merupakan bagian dari check and balance atau koreksi yang memang perlu dilakukan lembaga antikorupsi tersebut.

Selain itu, KPK bersama jajaran dinilainya sudah melakukan tuntutan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

"Ini bagian dari check and balance, nah makanya kita lakukan check up ulang dengan upaya hukum, dan kita (pimpinan KPK) sudah ketemu tadi, dan saya pikir jaksa-jaksa penuntut kita juga yakin kok bahwa apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan prosesnya sudah, pembuktiannya juga tinggal bagaimana kita menjelaskan ulang kembali," kayanya.

Upaya KPK mengajukan kasasi ini akan diajukan lantaran sejumlah bukti dan temuan para tim penyidik menunjukkan bahwa Sofyan mengetahui persis duduk perkara pembantuan kesepakatan proyek PLTU MT Riau-1.

"Ini kan dia mengetahui atau tidak mengetahui, dan selalu disebutkan sepertinya tidak mengetahui, tapi kan bukti kita (KPK) menunjukkan dia mengetahui persis. Lihat dari putusan-putusan tadi itu, dasarnya pertimbangan hakim, kita menghargai dulu itu, hukum harus seperti itu, nanti kita upayakan," ujarnya.

Setelah melakukan pertemuan dengan para pimpinan KPK, Saut menegaskan akan ada proses hukum lanjutan.

"Kita sudah bertemu pimpinan untuk kemudian kita berikan upaya hukum selanjutnya," kata Saut.

Tiga mobil berjejer di depan Rumah Tahanan (Rutan) K4 yang berlokasi tepat di belakang Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan.

Paling depan Toyota Land Cruiser, di belakangnya ada Toyota Alphard, mengikuti paling belakang mobil jenis sedan, Honda Accord.

Dua tas kelir hitam kemudian dibawa keluar dari dalam rutan.

Barang milik Sofyan Basir, mantan Direktur Utama PT PLN (Persero) ditaruh di mobil paling belakang.

Sofyan Basir sebelumnya duduk di kursi pesakitan terkait kasus dugaan suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1 (PLTU MT Riau-1).

Dalam kasus tersebut Sofyan Basir divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

Pukul 17.54 WIB, Sofyan yang mengenakan kemeja biru lengan panjang akhirnya muncul dari dalam Rutan.

Ia kemudian menyalami petugas KPK satu per satu.

Terlihat kebahagiaan terpancar dari wajah Sofyan Basir.

Ia tersenyum sembari melambaikan tangan ke awak media yang mengambil gambar.

Setelah mendekam di dalam Rutan K4 sejak 27 Mei, Sofyan Basir akhirnya bebas.

Ia mengatakan ingin segera pulang ke rumah, menemui anak dan istri.

"Alhamdulillah, terima kasih banyak ya. Saya enggak kemana-mana, mau pulang ke rumah," ucap Sofyan Basir, Senin (4/11/2019).

Setelah mundur dari kursi kepemimpinan perusahaan listrik milik negara itu, Sofyan Basir mengaku sudah lelah.

Ia tidak berniat untuk kembali menjadi Direktur Utama PT PLN.

"Enggak lah, istirahat dulu," katanya.

"Terima kasih banyak perhatiannya," ujar Sofyan Basir mengakhiri wawancara dengan para awak media.

Ia segera masuk ke dalam mobil Toyota Alphard berpelat nomor B 786 MSA.

Tiga mobil itu pun berangsur pergi meninggalkan Rutan K4 KPK.

Majelis Hakim menyatakan Sofyan Basir tidak terbukti memenuhi unsur perbantuan dengan memberi kesempatan, sarana dan keterangan kepada mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd Johannes Budisutrisno Kotjo dalam mendapatkan keinginan mereka mempercepat proses kesepakatan proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU Riau 1.

Atas putusan tersebut, Majelis Hakim memerintahkan Sofyan Basir dikeluarkan dari rutan KPK.

Majelis Hakim juga memerintahkan untuk memulihkan hak-hak Sofyan dalam kemampuan, harkat serta martabatnya.

Majelis Hakim pun memerintahkan Jaksa Penuntut KPK untuk membuka blokir rekening atas nama Sofyan Basir dan keluarga atau pihak lain yang terkait dengan perkara ini.

Majelis Hakim juga menetapkan barang bukti yang disita dari Sofyan untuk dikembalikan.

Usai vonis bebas, kediaman Sofyan Basir yang berada di Jalan Taman Bendunhan Jatiluhur, Benhil, Jakarta Pusat, dijaga tim pengamanan gabungan.

Pantauan Tribunnews.com, sejumlah petugas keamanan berjaga di depan rumah mantan Dirut PT PLN tersebut.

Tiga orang yang berasal dari kepolisian berjaga di luar rumah.

Satu anggota TNI juga berjaga di lokasi yang sama. 

Keempatnya duduk di kursi panjang depan rumah Sofyan Basir.

Sementara itu, tiga petugas keamanan rumah Sofyan Basir berseragam hitam tampak lalu lalang keluar masuk rumah berpagar cokelat tersebut.

Rumah Sofyan sendiri tampak sepi dari luar.

Lampu teras rumah Sofyan memancarkan warna kuning.

Sementara lampu di dekat pintu gerbang berwarna putih.

Adapun Sofyan Basir sendiri saat ini sedang mengurus administrasi pembebasannya dari Rumah Tahanan (Rutan) Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Sejumlah tim kuasa hukum Sofyan Basir telah menunggu di depan Rutan KPK.

Istri dan keluarga juga terlihat menunggu Sofyan Basir yang akan segera menghirup udara bebas.

Atas putusan bebas Sofyan Basir, KPK saat ini sedang menyusun strategi.

Satu di antaranya dengan mempertimbangkan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung.

Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Sofyan Basir, Soesilo Aribowo menyatakan kesiapan pihaknya menghadapi langkah hukum KPK.

Apalagi, kata Soesilo, dalam proses kasasi tidak lagi berbicara mengenai fakta hukum, melainkan hanya penerapan hukumnya.

"Kalau bebas murni kasasi. Kita siap saja. Kan kasasi itu bukan soal fakta lagi yang dipersoalkan tapi penerapan hukumnya," ujar Soesilo.

Sebelumnya, Majelis Hakim menyatakan Sofyan Basir tidak terbukti memenuhi unsur perbantuan dengan memberi kesempatan, sarana dan keterangan kepada mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd Johannes Budisutrisno Kotjo dalam mendapatkan keinginan mereka mempercepat proses kesepakatan proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU Riau 1.

Atas putusan tersebut, Majelis Hakim memerintahkan Sofyan Basir dikeluarkan dari tahanan KPK.

Majelis Hakim juga memerintahkan untuk memulihkan hak-hak Sofyan Basir dalam kemampuan, harkat serta martabatnya.

Majelis Hakim pun memerintahkan Jaksa Penuntut KPK untuk membuka blokir rekening atas nama Sofyan Basir dan keluarga atau pihak lain yang terkait dengan perkara ini. 

Majelis Hakim pun menetapkan barang bukti yang disita dari Sofyan untuk dikembalikan.

PSI Dituduh Anies Cari Panggung setelah Bongkar Anggaran Lem Aibon, William Bantah: Sudah Tugas Kami

- Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana, mempublikasikan anggaran lem Aibon di APBD 2020 DKI Jakarta yang menggegerkan masyarakat.

Menanggapi kehebohan itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyebut William hanya mencari panggung.

Dikutip dari Kompas.com, Anies Baswedan ketika ditemui di Balai Kota, menuturkan kritik yang diberikan oleh PSI merupakan ajang cari panggung anggota dewan yang baru, Rabu (30/10/2019).

Dalam video yang diunggah di kanal YouTube Kompas TV, William menjawab penuturan Anies Baswedan soal partainya yang cari panggung.

William mengatakan PSI tidak mencari panggung, karena melakukan penyisiran anggaran merupakan tugasnya sebagai anggota DPRD.

Dijelaskan William, pada 11 Oktober 2019 dokumen anggaran diunggah di website APBD, namun di sore hari informasi tersebut di- take down seakan-akan tidak bisa diakses lagi.

Setelah dicek kembali oleh William dengan menyalin alamat website APBD DKI Jakarta, ternyata berhasil masuk dan PSI mulai menyisir rancangan anggaran tahun 2020.

Hasilnya yang ditemukan seperti yang sudah diketahui masyarakat luas, yaitu anggaran fantastis untuk pembelian lem Aibon sebesar Rp 82 miliar.

"Kami tidak mencari panggung, karena kami sudah bersurat secara resmi kepada Bappeda untuk segera merilis dokumen-dokumen APBD 2020," ujar William.

"Nah tiba-tiba pada 11Oktober dokumen diupload di website APBD, sorenya tombolnya di takedown, seakan tidak bisa diakes.

Tetapi ketika kami cek history browser kami, kami copas aja kami masukin lagi, ternyata datanya masih ketinggalan di situ, enggak di-take down semua. Dari situ kami menyisir dan akhirnya temuan yang paling heboh adalah lem Aibon Rp 82,8 miliar itu."

Ketika ditanyai mengenai tindakan yang dilakukan PSI ini merupakan usaha cari panggung, William menuturkan jika apa yang ia lakukan saat ini hanya menjalankan fungsi sebagai legislator.

Legislator sendiri mempunyai berbagai fungsi di antaranya fungsi pengawasan dan fungsi budgeting. 

Ia hanya menjalankan sumpah jabatan sebagai DPRD.

"Bukan (cari panggung) sama sekali ya, kami hanya menjalankan fungsi kami sebagai legislator. Kami kan mempunyai fungsi pengawasan, mempunyai fungsi budgeting, sehingga apa yang kami lakukan ini ya kami hanya melaksanakan sumpah jabatan kami sebagai anggota DPRD," jelas William.

"Sehingga partisipasi publik, suatu keniscayaan. Kita kan hidup dalam demokrasi, yang saya buka juga bukan uang pribadi lho, itu uang masyarakat. Sehingga itu hal yang sangat-sangat wajar," tambahnya.

William mengatakan transparansi merupakan harga mati dan hal yang wajar untuk dilakukan.

Sehingga ketika melaksanakan tugas budgeting yaitu menyirisir anggaran.

William sebelumnya dalam akun Twitter @willsarana menuliskan cuitan mengenai anggaran fantastis untuk membeli lem Aibon yang dibuat oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

"Ditemukan anggaran aneh pembelian lem aibon 82 milliar lebih oleh Dinas Pendidikan.

Ternyata Dinas Pendidikan mensuplai 2 kaleng lem Aibon per murid setiap bulanya.

Buat apa?

Kalau banyak yang RT besok pagi saya akan buka-bukaan soal anggaran DKI," tulis William.

Cuitan tersebut akhrinya viral dan mendapatkan reaksi dari warganet Twitter.

Akun @uki23 yang ingin mengetahui kebenaran tersebut langsung menuju web APBD DKI Jakarta.

"Karena penasaran sama temuan bro @willsarana, aku telusuri temuan beliau ini:

Anggaran Suku Dinas Pendidikankota Jakbar untuk "Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan SD Negeri" sebesar 82miliar lebih dan aku llihat detailnya, 82miliar itu semua cuma untuk beli LEM AIBON!," tulis akun @uki23. 

KPK Ingatkan Pemprov DKI soal Perbaikan E-Budgeting, Ini Kata Anies Baswedan

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merespons pesan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif soal niatan Pemprov DKI memperbaiki sistem e-budgeting.

Laode berpesan supaya Pemprov DKI tak menanggalkan asas transparansi dalam perbaikannya.

Menjawab pesan KPK, Anies mengaku pihaknya bakal tetap mempertahankan asas tersebut.

Saya berterima kasih kepada KPK. Spirit-nya adalah memang membuat proses budgeting itu transparan," kata Anies di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Minggu (3/11/2019).

Mantan Mendikbud ini menjelaskan pembenahan yang dilakukan akan berfokus pada kemampuan mengidentifikasi anggaran menyimpang.

Sebab katanya, sistem e-budgeting yang diwariskan sampai sekarang, tidak bisa melakukan hal itu karena ada kebebasan dalam penyusunannya.

"Kalau ada penyimpangan seperti anggaran yang lucu-lucu itu, tidak bisa dibedakan ini adalah (akibat) kemalasan, ini adalah keteledoran, atau ini adalah titipan. Tidak bisa dibedakan itu. Kenapa? Ya karena sistemnya bebas gitu," kata dia.

Oleh karena itu, proyeksi perbaikan sistem e-budgeting akan menitikberatkan pada kemampuan melakukan verifikasi secara otomatis, dan tak lagi mengandalkan proses manual.

"Kita akan bisa melakukan pengecekan itu, karena ada verifikasi-verifikasi (otomatis, bukan sekadar manual). Ini contoh yang akan kita lakukan," ucapnya.

Lewat akun Twitternya pribadinya, @LaodeMSyarif menyatakan harapannya agar Pemprov DKI Jakarta mempertahankan asas transparansi dan akuntabel dalam pembenahan sistem e-budgeting mereka.

Laode mewanti-wanti Pemprov DKI agar tidak kembali ke cara lama yang justru tak bisa dipantau publik luas.

Sekali lagi, KPK menegaskan bahwa sistem e-budgeting adalah alat pencegahan korupsi yang baik, karena dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

"Jika e-budgeting @DKIJakarta yang sekarang ingin DISEMPURNAKAN, Silakan...tapi JANGAN kembali ke cara lama yang tidak dapat dipantau masyarakat. Ingat: e-budgeting adalah alat Pencegahan korupsi yang bagus, karena meningkatkan TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS," cuit Laode, Sabtu (2/11/2019).

Sumber : www.tribunnews.com

Ditelepon Siswa Bersuara Mirip Jokowi, Bamsoet: Siap Perintah Pak Presiden, Mau Ada Reshuffle Lagi?

- Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) tampak melakukan bincang telepon dengan pelajar SMA yang suaranya mirip Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dilansir TribunWow.com, peristiwa tersebut tampak dalam acara E Talk Show yang diunggah YouTube Talk Show tvOne, Sabtu (2/11/2019).

Mulanya, pembawa acara Wahyu Muryadi atau Om Way berbicara dengan seseorang yang suaranya mirip Jokowi di telepon.

Pria tersebut kemudian meminta waktu untuk berbicara dengan Bamsoet.

"Mas Bambang ada?," tanya siswa bersuara mirip Jokowi tersebut.

"Mau bicara sama Mas Bambang?," jawab Om Way.

"Saya mau bicara dengan Mas Bambang," lanjut pria di seberang telepon.

Om Way lantas memberikan telepon kepada Bamsoet.

Ketua MPR pun mulai menjawab telepon dari pria tersebut.

"Siap Pak Presiden, perintah," sahut Bamsoet.

Pria dengan suara mirip Jokowi itu pun memberikan ucapan salam kepada Bamsoet.

"Kok kayaknya lagi rame ya Mas, lagi di mana ini," ujar pria bersuara mirip Jokowi.

Ini lagi dengan Om Wahyu, dengan adik-adik mahasiswa, kita lagi bercengkerama," jawab Bamsoet.

Pria di ujung telepon kemudian menanyakan apakah Bamsoet sedang ada di acara E Talk Show, yang kemudian membuat ketua MPR bingung.

"Kok presiden tahu?," ujar Bamsoet sembari tertawa.

"Pak Presiden numpang tanya nih, mau ada reshuffle lagi enggak kira-kira 6 bulan ke depan?"

Pria bersuara mirip Jokowi itu kemudian memberikan jawaban yang membuat hadirin tertawa.

"Itu bukan urusan saya Mas," katanya.

Ngeri ah suaranya, ini asli apa palsu ini?," jawab Bamsoet.

"Loh dari tadi ngomong dengan saya masa enggak kenal toh ya?," lanjut pria di seberang telepon.

Om Way pun turut menimpali.

"Ini serius loh ya? Pak Jokowi?," tanyanya.

Makanya, suaranya mirip-mirip ini," jawab Bamsoet sembari menggelengkan kepala.

Om Way pun mengambil alih telepon.

Sementara itu, sosok pria dengan suara mirip Jokowi kemudian muncul di panggung.

Mengetahui hal itu, Bamsoet juga turut menyambut dan tertawa.

Rupanya sosok lelaku bersuara mirip Jokowi itu adalah pelajar SMA 4 Jakarta Pusat, Febrian Firmansyah.

Febrian kemudian diminta seolah-olah menjadi Jokowi dan menjawab sejumlah pertanyaan.

Pak Jokowi, kenapa kalau diundang Om Way sampai sekarang kok belum berkenang, belum datang itu kenapa?," tanya Om Way.

"Indonesia itu rakyatnya bukan cuma satu, yang diurus itu enggak cuma satu, banyak," jawab Febrian dengan gaya khas Jokowi yang membuat hadirin tertawa terbahak-bahak.

Sumber : wow.tribunnews.com

Enam Tim Balap Kemalingan Ketika Lakoni Seri Balap MotoGP Malaysia

- Enam tim balap yang tampil dalam seri MotoGP Malaysia mengalami nasib nahas ketika perlengkapan mereka dibobol pencuri.

Masalah keamanan menjadi rapor buruk dalam pagelaran seri balap MotoGP Malaysia 2019 setelah enam tim balap menjadi korban pencurian.

Enam tim tersebut adalah Gaviota Angel Nieto (Moto3 dan Moto2), BOE Skull Rider Mugen Race (Moto3), CIP Green Power (Moto3), Reale Avintia Arizona 77 (Moto3), Red Bull KTM Ajo (Moto3).

Posisi garasi keenam tim itu memang lebih rawan karena tidak kebagian ruang paddock dan hanya berupa tenda yang ditempatkan di dekat area parkir mobil P1.

Manager Tim Angel Nieto, Gino Borsoi, mengaku bahwa timnya kehilangan banyak barang berharga akibat peristiwa pencurian tersebut.

"Kami kehilangan paket shock absorber Moto3, kaliper dan cakram rem, komputer, perkakas, pemanas, per garpu, dan shock absorber belakang," kata Borsoi, dilansir dari AS.

"Sebuah kerugian yang besar, kami mengharapkan respons dari pengelola sirkuit, sesuatu yang sudah kami bicarakan dengan IRTA (asosiasi tim balap MotoGP)."

Borsoi menambahkan bahwa tiga tahun yang lalu tim Angel Nieto mengalami kejadian serupa ketika tiga komputer mereka dibawa lari oleh maling.

Beruntung bagi tim yang semula bernama Aspar itu, mereka mendapat bantuan dari rivalnya, SKY Racing VR46, yang memberikan dua paket lengkap shock absorber Moto3.

Manajer tim bentukan Valentino Rossi itu mengaku tergerak memberi uluran tangan kepada Angel Nieto juga karena alasan pribadi.

"Bagaimana bisa saya tidak membantu mereka jika tim itu diberi nama ayah saya," kata pria bernama Pablo Nieto.

Adapun soal kerugian materiel, diperkirakan Borsoi berada di kisaran angka puluhan ribu euro.

Kita berbicara soal 40.000 atau 50.000 euro (sekitar 700 juta rupiah) untuk suku cadang, perkakas, dan komputer yang hilang," kata eks pembalap itu.

"Motornya sudah bisa dirakit dan lengkap, tetapi akan menjadi masalah ketika mengalami kerusakan yang signifikan," pungkasnya.

Sumber : www.bolasport.com

Mochamad Iriawan Raih Suara Absolut Jadi Ketua Umum PSSI: Digendong Voters, Diselamati Rival

- Mochamad Iriawan alias Iwan Bule terpilih sebagai Ketua Umum dalam Kongres Luar Biasa PSSI yang digelar hari ini.

PSSI menggelar Kongres Luar Biasa di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (2/11/2019).

Hasil Kongres PSSI tersebut memilih Iwan Bule alias Mochamad Iriawan sebagai Ketua Umum PSSI periode 2019-2023.

Iwan Bule unggul telak atas dua pesaingnya, Rahim Soekasah dan Arif Putra Wicaksono.

Geger, Enam Caketum PSSI Keluar dari Ruangan Kongres, Mengaku Diusir

Mundur dari Pencalonan Ketum PSSI Jelang KLB PSSI, Bernhard Limbong: Saya Terlalu Sibuk

KLB PSSI 2019: Iwan Bule Bersitegang Dengan Vijaya Fitriyasa Sebelum Kongres Dimulai

Mochamad Iriawan Resmi Jadi Ketua Umum PSSI 2019-2023: Iwan Bule Dipilih 82 Voters

Mantan Kapolda Jawa Barat itu meraih 82 suara dari total 85 voters yang hadir ke Kongres PSSI.

Tiga voters memutuskan abstain alias tak memberikan hak suara, sementara satu tim tak ikut kongres (Persis Solo).

Dengan kata lain, Iwan Bule meraih suara absolut dan meninggalkan pesaingnya tanpa mendapat suara.

Sejatinya ada 11 caketum yang memperebutkan kursi Ketua Umum PSSI lewat KLB kali ini.

Akan tetapi, delapan caketum menarik diri sebelum kongres dimulai.

Fary Djemy Francis, Aven S Hinelo, Benny Erwin, Sarman, Vijaya Fitriyasa, dan Yesayas Oktavianus memilih walk-out.

Keenam caketum itu merasa diusir oleh Sekretaris Jenderal PSSI, Ratu Tisha, saat hendak menyampaikan protes kepada FIFA.

Bernhard Limbong, caketum lainnya, bahkan lebih dulu menarik diri karena merasa tak sanggup memimpin PSSI di tengah kesibukannya sekarang.

Satu lagi caketum yang menarik diri adalah La Nyalla Mattalitti. Eks Ketua Umum PSSI periode 2012-2016 itu tak mau mengikuti KLB yang diragukan keabsahannya.

FARAHDILLA PUSPA /KOMPAS.COM
Menpora Zainudin Amali membuka kongres luar biasa PSSI yang dilaksanakan pada Sabtu, 2 November 2019, di Shangri-La Hotel, Jakarta.
Menurut La Nyalla, KLB PSSI yang direstui FIFA harusnya digelar pada Januari 2020.

Selanjutnya Kongres PSSI dilanjutkan dengan agenda memilih Wakil Ketua Umum dan Anggota Komite Eksekutif (Exco).

Mochamad Iriawan Resmi Jadi Ketua Umum PSSI 2019-2023: Iwan Bule Dipilih 82 Voters

Mengetahui Iwan Bule menang mutlak dalam kongres, Rahim Soekasah yang juga menjadi calon Ketum PSSI mengatakan langsung mengucapkan selamat.

Ia pun mengakui kekalahannya dan berharap semua pihak yang kalah dalam Kongres pemilihan ini bisa menerima.

“Beliau sudah menang, harus suportif kita karena kita orang olahraga. Kalah ya kalah menang ya menang,” kata Rahim.

“Saya tadi langsung kasih selamat. Congrarulation ya Pak. Tadi pas menang beliau juga digendong voter,” sambungnya.

KLB PSSI 2019: Iwan Bule Bersitegang Dengan Vijaya Fitriyasa Sebelum Kongres Dimulai

Mochamad Iriawan Resmi Jadi Ketua Umum PSSI 2019-2023: Iwan Bule Dipilih 82 Voters

Rahim Soekasah berharap di bawah pimpinan Iwan Bule, PSSI bisa lebih baik lagi apalagi Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunai U-20 pada 2021 medatang.

Bahkan, ia sempat menceritakan bagaimana dirinya yang kala itu sebagai

ketua Badan Tim Nasional (BTN) juga turut mempersiapkan Timnas Indoensia.

“2021 kan piala duni U-20 di sini. Jadi disiapkan dari sekarang karena saya sudah alami waktu asian games 2006, U-24 ke belanda  latiahn fisiknya 3 bulan tapi ototnya malah keletihan jadi tidak bisa main satu tahun,” ujarnya.

Sumber : www.tribunnews.com

Di Tengah Gaduh Anggaran, Kepala Bappeda DKI Mundur, Anies Baswedan Mengaku Terkejut

- Ditengah kisruh RAPBD DKI Jakarta 2020, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Sri Mahendra Satria Wirawan mengundurkan diri dari jabatannya.

Pengunduran diri Mahendra dibenarkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Jumat (1/11/2019).

"Pak Mahendra mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Kepala Bappeda per hari ini, beliau menyampaikannya kemarin," ujar Anies yang dilansir dari kanal Youtube metrotvnews, yang dipublikasikan pada 1 November 2019.

Anies mengaku terkejut saat menerima pengunduran diri Mahendra.

"Kami cukup terkejut dengan permohonan beliau waktu kami menerima permohonan diri Pak Mahendra," ujarnya di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat.
Meski begitu, Anies tetap menghormati dan menghargai keputusan yang dipilih Mahendra.

"Kami sampaikan, ini adalah sebuah sikap yang perlu dihormati dan dihargai, ketika ia memilih untuk memberikan kesempatan yang lain dan memikirkan organisasi diatas kepentingan dirinya," ungkap Anies.

Anies juga memberikan apresiasi atas kinerjanya sebagai Kepala Bappeda.

"Saya menyampaikan kepada Bapak Mahendra apresiasi, terima kasih atas kinerja selama ini," ungkap Anies.

Terkait posisi Mahendra setelah mengundurkan diri, Anies menyebut Mahendra akan kembali menempati posisi sebagai widyaiswara.

Widyaiswara memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam mengembangkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS pada lembaga diklat pemerintah.

"Pak Mahendra akan kembali menjadi widyaiswara seperti posisi beliau sebelumnya," ujar Anies.

Dalam kesempatan itu, Anies juga memberitahukan terkait pengganti Mahendra.

Anies mengatakan, Kepala Bappeda akan diisi oleh Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Pemukiman, Suharti.

"Plt Kepala Bappeda akan dipegang oleh Ibu Suharti Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Pemukiman," jelas Anies.
Sementara itu, Mahendra yang juga berada di Balai Kota juga membenarkan soal pengunduran dirinya.

Namun Mahendra tidak menjelaskan lebih lanjut alasan terkait penguduran dirinya sebagai Kepala Bappeda DKI.

Mahendra hanya mengatakan keinginannya mengenai kinerja Bappeda yang lebih baik lagi nantinya.

"Melihat situasi dan kondisi saat ini, yang membutuhkan kinerja Bappeda yang lebih baik lagi, saya mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri," katanya.

Mahendra juga berharap agar akselerasi Bappeda dapat ditingkatkan dimasa mendatang.

Mahendra menjadi anak buah ke dua Anies yang mengudurkan diri ditengah kisruh Anggaran DKI Jakarta.

Sebelumnya, Edi Junaedi juga telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta per 31 Oktober 2019.

Sepeti Mahendra, Edi juga melepas jabatannya sebagai Disparbud tanpa paksaan dari pihak manapun.

Edi mengundurkan diri atas kemauan dari diri sendiri.

Sumber : www.tribunnews.com